PMI Purbalingga

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya 12 Oktober 1873.Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlandsche Roode Kruis Afdeeling Indië (NERKAI) yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) diawali 1932. Kegiatan tersebut dipelopori Dr. R. C. L. Senduk dan Dr. Bahder Djohan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia, dan diajukan ke dalam Sidang Konferensi Narkai pada 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah.

Rancangan tersebut disimpan menunggu saat yang tepat. Seperti tak kenal menyerah pada saat pendudukan Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk yang kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan.

Proses pembentukan PMI dimulai 3 September 1945 saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Boentaran (Menkes RI Kabinet I) agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional.  Dibantu panitia lima orang yang terdiri dari Dr. R. Mochtar sebagai Ketua, Dr. Bahder Djohan sebagai Penulis dan tiga anggota panitia yaitu Dr. R. M. Djoehana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, Dr Boentaran mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI.

Sejak September 1945 saat lahirnya PMI selangkah demi selangkah PMI harus menyusun organisasinya menurut syarat sesuai denga konvensi jenewa dengan membentuk cabang dan perwakilan di seluruh wilayah negara kedaulatan. Menurut buku Sedjarah Palang Merah Indonesia 17 September 1945 – 31 Desember 1952 yang diterbitkan Markas Besar Palang Merah Indonesia pada Bulan Juli 1953 terdapat 40 cabang yang berdiri di Sumatra dan Jawa, sedangkan cabang yang berada di Kalimantan Sulawesi dan bali terpaksa terputus karena situasi politik pada waktu itu. Masuknya PMI di kabupaten Banyumas tidak diketahui secara pasti tanggal berapa tetapi dari catatan buku diatas Banyumas sudah bergabung menjadi bagian dari PMI pada awal berdirinya PMI di tahun 1945 dengan nama PMI Cabang Purwokerto yang meliputi seluruh wilayah Eks –karesidenan Banyumas meliputi kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan baru pecah dalam tiap-tiap kabupaten sekitar tahun 1960.

Setelah Konggres PMI pertama Pada tanggal 16 – 17 Oktober dan sesudah markas besar PMI dipindahkan dari Jakarta ke jogja maka banyak perubahan yang terjadi di PMI terutama dalam menghadapi serangan belanda yang dimulai tanggal 21 Juli 1947 pada agresi militer belanda I. Kondisi ini diperburuk lagi setelah adanya perjanjian Renvile dimana cabang-cabang yang berada di jawa barat, sebagian jawa tengah, jawa timur dan sumatera bubar termasuk cabang purwokerto. Melihat hal tersebut belanda dengan cepat mendirikan NERKAI (Nederlands Rode Kruiz Afdelinbg Indie) dengan tujuan untuk memecah Palang Merah Indonesia, Hal ini terjadi sampai dengan selesainya agresi militer belanda.

Pada awal berdirinya Ketua PMI cabang Purbalingga pada tanggal 21 Oktober 1873. Kepemimpinan maka diteruskan secara bergilir oleh :

  1. Drs Suyitno. (2006-2011)
  2. Drs Suyitno. (2012-2017)
  3. H Tasdi, SH, MM (2017-2022)